Jurang Itu Harus Segera Berakhir

Indonesia telah mancapai masa kritis dalam pencapaian berbagai target Tujuan Pembangunan Millenium (MDG’s) 2015. Arah pembangunan yang telah disepakati secara global tersebut meliputi: (1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat; (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang; (3) mempromosikan dan mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan maternal; (6) melawan dan menekan penyebaran HIV/AIDS dan penyakit kronis lainnya (malaria dan TBC); (7) menjamin keberlangsungan lingkungan; dan (8) mengembangkan kemitraan dan kerjasama global untuk pembangunan. Delapan tujuan pembangunan tersebut seharusnya mutlak tercapai sejak disepakati secara global pada tahun 2000 silam. Perkembangan pencapaian MDGs di Indonesia telah banyak dikaji dari waktu ke waktu. Secara umum proses pencapaian MDGs di tingkat nasional berjalan baik. Namun, pembangunan yang baik pada suatu negara adalah ketika seluruh masyarakatnya dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Ketimpangan Distribusi Penduduk

Apa yang terjadi di Indonesia ? Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 7,9 juta km² dengan 24,1%-nya adalah daratan (1,91 juta km²). Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa dengan kepadatan penduduk 124 jiwa per km². Belum lagi pertambahan penduduk Indonesia tiap tahunnya yang berkisar antara 3,5 juta hingga 4 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Singapura per Juni 2010 yang sekitar 5,08 juta jiwa, artinya tiap tahun penduduk Indonesia selalu bertambah hampir sejumlah penduduk Singapura. Tidak hanya problematika kuantitas dan pertumbuhan penduduk saja yang membuat repot pemerintah dalam menggagas kebijakan publik, namun disparitas penduduk yang tidak merata juga perlu mendapat perhatian khusus. Dengan luas daratan 1.922.570 km² yang membentang dari Pulau We di ujung barat hingga Kota Merauke di ujung timur negeri ini cukup menghambat mimpi pemerintah untuk mencapai pembangunan yang merata di seluruh wilayah NKRI ini.

Negara ini memiliki lebih dari 17 ribu pulau besar dan kecil, yang 6 ribu di antaranya belum berpenghuni. Sebut saja 5 buah pulau besar yang tersohor, seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua, yang sudah cukup menggambarkan betapa luasnya negeri ini. Begitu banyak pilihan wilayah untuk rakyatnya berpenghidupan, namun yang terjadi adalah penduduk justru terkonsentrasi di Pulau Jawa. Bayangkan saja, lebih dari separuh penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau yang memiliki hanya memiliki luas 132.107 km² atau hanya sekitar 6 persen dari luas daratan Indonesia. Ketimpangan distribusi penduduk ini jelas saja menghambat proses pencapaian pembangunan yang bersifat merata di seluruh wilayah Indonesia. Kepadatan penduduk di suatu wilayah juga secara tidak langsung mengindikasikan tingginya intensitas kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut, terlepas dari faktor-faktor lain yang berkorelasi dengan terjadi suatu kegiatan ekonomi.

Jurang Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses untuk membuat perubahan kearah yang lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan. Manusia selain dapat bertindak sebagai subjek pembangunan, melainkan juga sebagai objek pembangunan. Artinya, pembangunan itu merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis oleh sekumpulan manusia yang berusaha untuk mencapai perubahan-perubahan kearah yang lebih baik pada seluruh dimensi kehidupannya. Pembangunan manusia menjadi topik yang selalu hangat diperbincangkan, baik dikalangan akademisi, pengambil kebijakan, maupun rakyat yang sudah mulai ‘penasaran’ dengan ukuran-ukuran pembangunan manusia. IPM merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk memantau sampai sejauh mana pembangunan manusia yang telah dilakukan. Angka IPM disajikan dalam level nasional, provinsi, hingga level kabupaten/kota. Penyajian IPM menurut wilayah hingga level kabupaten/kota ini bertujuan agar dapat mengetahui peta pembangunan manusia dari perkembangan, posisi, hingga disparitas pembangunan yang terjadi antar daerah. Kebijakan desentralisasi hingga level kabupaten ternyta sedikit banyak memiliki dampak negatif, salah satunya adalah ketimpangan (disparistas) bagi pembangunan manusia. Pada level provinsi, Papua menduduki peringkat terbawah pencapaian IPM selama dua tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2009-2010. Sedangkan provinsi Papua Barat pada tahun 2010 menduduki peringkat kedua terbawah menggantikan provinsi Maluku Utara pada tahun sebelumnya. Sedangkan peringkat 5 terbesar untuk level provinsi di dominasi oleh wilayah-wilayah barat Indonesia. Ketimpangan yang terjadi dalam pembangunan manusia semakin terlihat pada level kabupaten/kota. Peringkat 10 terbawah masih ‘dihuni’ oleh kabupaten-kabupaten di Papua. Ironisnya, peringkat 10 teratas mayoritas justru diduduki oleh kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa dan Sumatera. Namun, keadaan ini sudah cukup membaik dari tahun 2009, hal ini dikarenakan rentang IPM tertinggi dan terendah antar provinsi yang semula pada tahun 2009 sebesar 12,83 dapat dikurani menjadi 12,66 pada tahun 2010. Jika dilihat dari segi keragaman pencapaian nilai IPM antarpropinsi juga mengalami perbaikan dari 3,48 pada tahun 2009 menjadi 2,98 pada tahun 2010. Kesenjangan pencapaian pembangunan manusia yang terjadi antara wilayah bagian barat dan timur ini dinilai merupakan akumulasi dari kesenjangan pembangunan infrastruktur pendidikan, fasilitas kesehatan, serta sarana dan prasarana di bagian barat dan timur Indonesia. Pada akhirnya para pengambil kebijakan perlu berpikir keras tentang bagaimana membuat suatu terobosan yang dapat menjembatani ‘jurang’ kesenjangan pembangunan manusia antarwilayah di seluruh Indonesia. 

Catatan : Data yang digunakan bersumber pada data IPM yang dihasilkan BPS.