Bahan Berkualitas, Diproses Dengan Baik, Hasil Memuaskan

Kondisi pencapaian pembangunan manusia Indonesia mutlak mendapat perhatian khusus dari seluruh masyarakat, walaupun sebagian besar bangsa ini menggantungkannya pada mereka yang duduk di ‘kursi empuk’ pengambil kebijakan. Pemerintah berusaha untuk terus selalu membangkitkan kesadaran dalam upaya perluasan pilihan-pilihan manusia, tentu saja pilihan-pilihan yang dimaksud adalah pilihan-pilihan terbaik yang diinginkan manusia dalam penghidupannya. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pembangunan manusia, yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif (HDR, 2004).

IPM Sebagai Indikator Output

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang dapat memantau pencapaian pembangunan manusia suatu wilayah. IPM yang merupakan indikator output sangat bergantung pada kualitas input dan prosesnya. Oleh karena itu, keberhasilan dan kegagalan pembangunan manusia sebenarnya sangat bergantung pada kualitas input dan mekanisme input tersebut diproses. Strategi yang matang dan mekanisme yang yang terencana akan membawa pencapaian pembangunan manusia ke level yang lebih baik. Untuk mencapai mimpi itu diperlukan berbagai input yang berkualitas dari masing-masing komponen penyusun IPM itu sendiri, dan ditambah dengan pemahaman serta pelaksanaan yang baik dari berbagai indikator proses untuk menghasilkan output pembangunan manusia yang berkualitas. Sebelum melangkah terlalu jauh untuk merumuskan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan manusia, maka pemahaman yang menyeluruh disertai dengan evaluasi dan monitoring terhadap berbagai indikator input dan proses mutlak dilakukan. 

Setiap dimensi dalam pembangunan manusia, baik umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak perlu dipahami secara menyeluruh, karena masing-masing dimensi tersebut memiliki indikator input dan indikator proses yang perlu dijaga kualitasnya. Sebagai contoh,  untuk dimensi umur panjang dan sehat, terdapat indikator input yang perlu mendapat perhatian (dikutip dari Buku Indeks Pembangunan Manusia 2009-2010, Keterkaitan antara IPM, IPG, dan IDG. Badan Pusat Statistik, 2011) :

1.     Indikator yang berkaitan dengan rumah sakit

2.     Indikator yang berkaitan dengan sarana pengobatan (Puskesmas, Pustu)

3.     Indikator yang berkaitan dengan industri dan distribusi obat

4.     Indikator yang berkaitan dengan tenaga kesehatan

5.     Indikator yang berkaitan dengan penyediaan kalori, protein, dan sumber zat gizi lain per kapita per hari menurut asal bahan makanan

6.     Indikator konsumsi kalori, protein, dan sumber zat gizi lain perkapita menurut asal bahan makanan

7.     Rasio konsumsi kalori dan protein per kapita per hari terhadap standar nasional menurut provinsi

8.     Indikator fisik dan biologis yang relevan terhadap kesehatan, seperti :

-         Angka penggunaan air bersih

-         Angka penggunaan jamban saniteir

-         Jumlah penduduk yang tinggal di pemukiman sehat

-         Tingkat polusi udara

-         Serangga penular penyakit (nyamuk)

-         Mamalia perantara penular penyakit

Dimensi umur panjang dan hidup sehat juga memiliki beberapa indikator proses yang diharapkan dapat di pahami untuk kemudian dikelola dengan baik, antara lain :

1.     Indikator yang berkaitan dengan penilaian rumah tangga terhadap pelayanan kesehatan dan memperoleh obat-obatan

2.     Indikator upaya kesehatan, antara lain dibagi manjadi

a.     Cakupan :

-         Jumlah kunjungan di Puskesmas

-         Jumlah kunjungan ke rumah sakit

-         Jumlah rawat tinggal di rumah sakit

-         Jumlah dan persentase anaj yang mendapat imunisasi

-         Persentase penduduk yang mendapat air bersih

b.     Pemanfaatan Sarana Kesehatan :

-         Rasio umlah kunjungan di puskesmas, di rumah sakit, jumlah rawat tingga di rumah sakit terhadap jumlah tenaga medis dan paramedic yang ada

-         Rasio jumlah penderita rawat tinggal di rumah sakit terhadap jumlah tempat tidur yang tersedia

-         Pemanfaatan sarana tradisional vs modern

Input yang baik adalah modal yang berkualitas bagi pembangunan. Dengan mengetahui dan memahami berbagai indikator input pembangunan di atas, diharapkan akan tercipta pencapaian pembangunan manusia yang memuaskan, tentunya jika berbagai indikator input tersebut di kelola melalui suatu mekanisme yang tercermin pada indikator proses yang terencana. Semoga mimpi tersebut dapat segera terwujud.

Jurang Itu Harus Segera Berakhir

Indonesia telah mancapai masa kritis dalam pencapaian berbagai target Tujuan Pembangunan Millenium (MDG’s) 2015. Arah pembangunan yang telah disepakati secara global tersebut meliputi: (1) menghapuskan kemiskinan dan kelaparan berat; (2) mewujudkan pendidikan dasar untuk semua orang; (3) mempromosikan dan mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan maternal; (6) melawan dan menekan penyebaran HIV/AIDS dan penyakit kronis lainnya (malaria dan TBC); (7) menjamin keberlangsungan lingkungan; dan (8) mengembangkan kemitraan dan kerjasama global untuk pembangunan. Delapan tujuan pembangunan tersebut seharusnya mutlak tercapai sejak disepakati secara global pada tahun 2000 silam. Perkembangan pencapaian MDGs di Indonesia telah banyak dikaji dari waktu ke waktu. Secara umum proses pencapaian MDGs di tingkat nasional berjalan baik. Namun, pembangunan yang baik pada suatu negara adalah ketika seluruh masyarakatnya dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata.

Ketimpangan Distribusi Penduduk

Apa yang terjadi di Indonesia ? Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 7,9 juta km² dengan 24,1%-nya adalah daratan (1,91 juta km²). Berdasarkan data Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah 237.641.326 jiwa dengan kepadatan penduduk 124 jiwa per km². Belum lagi pertambahan penduduk Indonesia tiap tahunnya yang berkisar antara 3,5 juta hingga 4 juta jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Singapura per Juni 2010 yang sekitar 5,08 juta jiwa, artinya tiap tahun penduduk Indonesia selalu bertambah hampir sejumlah penduduk Singapura. Tidak hanya problematika kuantitas dan pertumbuhan penduduk saja yang membuat repot pemerintah dalam menggagas kebijakan publik, namun disparitas penduduk yang tidak merata juga perlu mendapat perhatian khusus. Dengan luas daratan 1.922.570 km² yang membentang dari Pulau We di ujung barat hingga Kota Merauke di ujung timur negeri ini cukup menghambat mimpi pemerintah untuk mencapai pembangunan yang merata di seluruh wilayah NKRI ini.

Negara ini memiliki lebih dari 17 ribu pulau besar dan kecil, yang 6 ribu di antaranya belum berpenghuni. Sebut saja 5 buah pulau besar yang tersohor, seperti Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua, yang sudah cukup menggambarkan betapa luasnya negeri ini. Begitu banyak pilihan wilayah untuk rakyatnya berpenghidupan, namun yang terjadi adalah penduduk justru terkonsentrasi di Pulau Jawa. Bayangkan saja, lebih dari separuh penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau yang memiliki hanya memiliki luas 132.107 km² atau hanya sekitar 6 persen dari luas daratan Indonesia. Ketimpangan distribusi penduduk ini jelas saja menghambat proses pencapaian pembangunan yang bersifat merata di seluruh wilayah Indonesia. Kepadatan penduduk di suatu wilayah juga secara tidak langsung mengindikasikan tingginya intensitas kegiatan ekonomi yang terjadi di wilayah tersebut, terlepas dari faktor-faktor lain yang berkorelasi dengan terjadi suatu kegiatan ekonomi.

Jurang Pembangunan

Pembangunan merupakan suatu proses untuk membuat perubahan kearah yang lebih baik dalam berbagai dimensi kehidupan. Manusia selain dapat bertindak sebagai subjek pembangunan, melainkan juga sebagai objek pembangunan. Artinya, pembangunan itu merupakan sebuah proses yang dilakukan secara sistematis oleh sekumpulan manusia yang berusaha untuk mencapai perubahan-perubahan kearah yang lebih baik pada seluruh dimensi kehidupannya. Pembangunan manusia menjadi topik yang selalu hangat diperbincangkan, baik dikalangan akademisi, pengambil kebijakan, maupun rakyat yang sudah mulai ‘penasaran’ dengan ukuran-ukuran pembangunan manusia. IPM merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk memantau sampai sejauh mana pembangunan manusia yang telah dilakukan. Angka IPM disajikan dalam level nasional, provinsi, hingga level kabupaten/kota. Penyajian IPM menurut wilayah hingga level kabupaten/kota ini bertujuan agar dapat mengetahui peta pembangunan manusia dari perkembangan, posisi, hingga disparitas pembangunan yang terjadi antar daerah. Kebijakan desentralisasi hingga level kabupaten ternyta sedikit banyak memiliki dampak negatif, salah satunya adalah ketimpangan (disparistas) bagi pembangunan manusia. Pada level provinsi, Papua menduduki peringkat terbawah pencapaian IPM selama dua tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2009-2010. Sedangkan provinsi Papua Barat pada tahun 2010 menduduki peringkat kedua terbawah menggantikan provinsi Maluku Utara pada tahun sebelumnya. Sedangkan peringkat 5 terbesar untuk level provinsi di dominasi oleh wilayah-wilayah barat Indonesia. Ketimpangan yang terjadi dalam pembangunan manusia semakin terlihat pada level kabupaten/kota. Peringkat 10 terbawah masih ‘dihuni’ oleh kabupaten-kabupaten di Papua. Ironisnya, peringkat 10 teratas mayoritas justru diduduki oleh kabupaten-kabupaten yang ada di Jawa dan Sumatera. Namun, keadaan ini sudah cukup membaik dari tahun 2009, hal ini dikarenakan rentang IPM tertinggi dan terendah antar provinsi yang semula pada tahun 2009 sebesar 12,83 dapat dikurani menjadi 12,66 pada tahun 2010. Jika dilihat dari segi keragaman pencapaian nilai IPM antarpropinsi juga mengalami perbaikan dari 3,48 pada tahun 2009 menjadi 2,98 pada tahun 2010. Kesenjangan pencapaian pembangunan manusia yang terjadi antara wilayah bagian barat dan timur ini dinilai merupakan akumulasi dari kesenjangan pembangunan infrastruktur pendidikan, fasilitas kesehatan, serta sarana dan prasarana di bagian barat dan timur Indonesia. Pada akhirnya para pengambil kebijakan perlu berpikir keras tentang bagaimana membuat suatu terobosan yang dapat menjembatani ‘jurang’ kesenjangan pembangunan manusia antarwilayah di seluruh Indonesia. 

Catatan : Data yang digunakan bersumber pada data IPM yang dihasilkan BPS.

Human Development Paradigm

Four essential components of the human development paradigm

First,
Productivity. People must be enabled to increase their productivity and participate fully in the process of income generation and remunerative employment. Economic growth is, therefore, a subset of human development models.

Second,
Equity. People must have access to equal opportunities. All barriers to economic and political opportunities must be eliminated so that people can participate in, and benefit from, these opportunities.

Third,
Sustain

ability. Access to opportunities must be ensured not only for the present generations but for future generation as well. All forms of capital -physical, human, environmental- should be replenished

Fourth,
Empowerment. Development must be by the people, not only for them. People must participate fully in the decisions and processes that shape their lives.

Sumber : Indonesia Human Development Report, 2004.

Mereka Membangun Untuk Siapa

Kualitas keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah tercermin pada tinggi atau rendahnya skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wialyah tersebut. Di dunia internasional, IPM Indonesia menduduki posisi ke-124 dari 187 negara di dunia dengan skor 0,617 pada tahun 2011. Tersedia dua jenis cara pandang terhadap angka ini, yaitu “IPM Indonesia sudah mencapai skor  0,617” atau “IPM Indonesia masih mencapai skor 0,617”. Saya yakin mereka yang duduk di ‘kursi empuk’ akan bergembira dengan hasil ini karena jika dilihat dari nilai skornya, Indonesia memang mengalami peningkatan. Namun, bagi mereka yang peduli tentang bangsa ini akan merasa miris melihat kenyataan bahwa Indonesia dipecundangi oleh negara-negara lain di dunia yang berhasil meningkatkan kualitas pembangunan bangsanya. Kita boleh berbangga karena dalam 10 tahun terakhir skor IPM Indonesia berhasil merangkak naik. Namun, rasa bangga itu harus sedikit terkubur ketika melihat kenyataan bahwa beberapa negara anggota ASEAN seperti Singapura (0,866), Brunei Darussalam (0,838), Malaysia (0,761), Thailand (0,682), dan Filiphina (0,644) yang berhasil mengungguli pencapaian pembangunan manusia Indonesia.

Perebutan Posisi

Skor IPM adalah gengsi bangsa ini di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Berbeda kepentingan, berbeda pula pandangan. Tampaknya hal itu yang sering terjadi tatkala skor IPM negara-negara di dunia di rilis oleh United Nations Development Programme (UNDP). 

Urgensi yang sebenarnya bukan terletak pada persaingan posisi peringkat antar negara, namun lebih kearah sejauh mana keberhasilan pembangunan di negara sendiri. 

Tidak bisa dipungkiri, persaingan merupakan hal yang lumrah terjadi, namun akan tidak ada artinya ketika peringkat IPM suatu negara membaik tanpa diiringi keberhasilan pembangunan manusia secara nyata.

Kondisi Negeri ini

Sederhana dan sangat mendasar tujuan dari pembangunan manusia secara umum, yaitu perluasan kesempatan bagi manusia untuk dapat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang layak. Sederhana namun sulit terwujud. Oleh karena permasalahan pembangunan bersifat multidimensional, maka keberhasilan suatu pembangunan manusia tidak dapat diukur secara parsial, namun harus dilihat secara komprehensif. Tingkat kesehatan, pendidikan, dan pendapatan per kapita, merupakan 3 komponen penyusun IPM yang dinilai dapat menggambarkan kondisi pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Variabel-variabel yang digunakan oleh UNDP untuk mengukur 3 komponen itu adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, angka harapan hidup, dan PDB per kapita dalam Dollar PPP. Melihat hasil pencapaian pembangunan manusia Indonesia yang baru mencapai kategori medium (medium human development), pemerintah  dinilai perlu untuk memikirkan strategi pembangunan di masa mendatang.

Beragam masalah yang dihadapi dalam proses pembangunan. Tidak hanya direpotkan oleh masalah sumber daya pembangunan, namun salah satu masalah yang cukup membuat pusing para pengambil kebijakan adalah disparitas pembangunan. Kali ini yang diangkat, bukan disparitas pembangunan antar provinsi di Indonesia, melainkan disparitas pembangunan yang terjadi antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Wilayah perkotaan, sangat sensitiv dengan hasil-hasil pembangunan. Teknologi informasi, fasilitas yang memadai di bidang kesehatan maupun pendidikan umumnya hanya dirasakan di wilayah perkotaan. Bukan tidak mungkin kebobrokan pembangunan di suatu provinsi ternyata banyak ‘disumbang’ dari wilayah perdesaan.

Sangat kompleks memang masalah pembangunan. Ketika para pemangku kekuasaan sibuk berpikir tentang bagaimana strategi yang tepat untuk mempercepat pembangunan, segelintir orang justru berpikir atas jawaban suatu pertanyaan “Mereka membangun untuk siapa ?” .